No. | Nomor | Tentang |
1. | 1 Tahun 1974 | Perkawinan |
2. | 12 Tahun 2006 | Kewarganegaraan Republik Indonesia |
3. | 23 Tahun 2006 | Administrasi Kependudukan |
4. | 11 Tahun 2008 | Informasi dan Transaksi Elektronik |
5. | 37 Tahun 2008 | Ombudsman Republik Indonesia |
6. | 25 Tahun 2009 | Pelayanan Publik |
8. | 52 Tahun 2009 | Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga |
7. | 24 Tahun 2013 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan |
9. | 19 Tahun 2016 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
10. | 16 Tahun 2019 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan |
11. | 27 Tahun 2022 | Pelindungan Data Pribadi |
12. | 1 Tahun 2023 | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
13. | 1 Tahun 2024 | Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
No. | Nomor | Tentang |
1. | 12 Tahun 2019 | Pengelolaan Keuangan Daerah |
2. | 40 Tahun 2019 | Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan |
3. | 71 Tahun 2019 | Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik |
No. | Nomor | Tentang |
1. | 26 Tahun 2009 | Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
2. | 35 Tahun 2010 | Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
3. | 67 Tahun 2011 | Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
4. | 126 Tahun 2012 | Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
5. | 76 Tahun 2013 | Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik |
6. | 112 Tahun 2013 | Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
7. | 95 Tahun 2018 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
8. | 96 Tahun 2018 | Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil |
9. | 62 Tahun 2019 | Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati |
10. | 83 Tahun 2021 | Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik |
No. | Nomor | Tentang |
1. | 9 Tahun 2006 | Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sragen |
2. | 5 Tahun 2016 | Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen |
3. | 15 Tahun 2019 | Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen |
4. | 3 Tahun 2021 | Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen |
5. | 5 Tahun 2022 | Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen |
No. | Nomor | Tentang |
No. | Nomor | Tentang |
No. | Nomor | Tentang |
No. | Nomor | Tentang |
No. | Nomor | Tentang |
No. | Nomor | Tentang |
No. | Nomor | Tentang |